Sejak digulirkan, rencana pembangunan Pelabuhan Internasional di Cilamaya menuai banyak kontraversi, termasuk penolakan dari PT Pertamina (Persero). Meski demikian, Kementerian Perhubungan terus bertekat meneruskan proyek pembangunan tersebut.
Menurut JA Barata, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan, pembangunan pelabuhan Cilamaya merupakan inisiatif sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia pun menegaskan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kementerian Perhubungan tapi inisiatif yang dimotori Bappenas, seperti dikutip liputan6[dot]com.
"Jadi pembangunan Cilamaya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," jelas Barata dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2015). Pembangunan Pelabuhan Cilamaya dipandang penting untuk diteruskan, bagian dari Program Penurunan Biaya Logistik Nasional dalam Jangka Panjang.
Seakan berlarut-larut, akhirnya pada bulan-bulan berikutnya, April, seperti diberitakan beritatrans[dot]com, Wapres Jusuf Kalla mengaku sudah menyampaikan perubahan rencana pembangunan Cilamaya itu ke Ketua Keidanren atau Asosiasi Pengusaha Jepang, Sadayuki Sakakibara, yang menemuinya hari itu di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2015).
“Kita sudah sampaikan, kita pindahkan (pembangunannya) dari Karawang ke Subang. Tapi Jepang tetap berminat berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan di pantai utara Jawa,” kata Wapres. Apa yang dikatakan Wapres ternyata tidak semuanya benar, karena realita berkata lain.
Ya, meski Subang dikatakan Wapres menggantikan Cilamaya, kenyataannya beredar pula kabar yang cocok adalah Indramayu atau Cirebon. Kabupaten Indramayu mengklaim dialah yang cocok. Pasalnya, Kabupaten Indramayu memiliki garis pantai yang panjang dan ditunjang berbagai sarana infrastruktur lainnya.
"Dengan panjang pantai Indramayu yang mencapai 147 kilometer, Indramayu sangat cocok dan siap dijadikan sebagai lokasi pembangunan pelabuhan pengganti Cilamaya,’’ ujar Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Indramayu, Yayat Mulyanto, Kamis (16/4/2015).
Yayat menjelaskan, ada empat titik lokasi di Kabupaten Indramayu yang strategis untuk dibangunnya pelabuhan internasional. Yakni di Eretan (Kecamatan Kandanghaur), Losarang, Cantigi dan Arahan. Selain bebas dari sedimentasi, keempat titik lokasi tersebut juga jumlah penduduknya sedikit.
Pihak Cirebon tidak mau kalah. "Dari sisi logistik keberadaan Cikapali sangat mendukung. Makanya, untuk saat ini yang cukup ideal menggantikan Cilamaya adalah Cirebon," kata praktisi logistik yang juga senior Manager Logistic PT GPI Logistic, Anang Hidayat kepada wartawan, Selasa (30/6/2015).
Dengan adanya tol Cikapali ini, otomatis jarak tempuh ke Cirebon akan makin lebih cepat. Sehingga jika pelabuhan dibangun di Cirebon, target untuk mencapai gudang pada saat ‘bussines hour’ dapat tercapai. Selain keberadaan tol Cikapali, fasilitas yang ada di Cirebon seperti Bandara Internasional Kertajati dan adanya jalur kereta api akan semakin mendukung.
"Yang tak kalah penting, karena di Cirebon sudah terdapat pelabuhan. Artinya untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional tak perlu dimulai dari nol lagi. Dari sisi biaya, pengembangan pelabuhan yang ada tentunya lebih murah dan cepat dibandingkan harus membangun dari awal," pungkasnya.
Sebelumnya Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Ode Rakhman mengingatkan, lokasi manapun yang akan dipilih harus lulus kajian dan memenuhi syarat lingkungan hidup dan sosial masyarakat setempat. "Jika sudah memenuhi syarat, silakan saja mana yang bisa dipilih," kata Ode.
Sementara suara dari warga Indramayu atau Cirebon sendiri belum ada. Yang bicara, baru mereka yang kelihatannya punya kepentingan saja.
